Beranda Bengkulu Kabar Gembira, 85.000 Warga Bengkulu akan Terima Sertifikat

Kabar Gembira, 85.000 Warga Bengkulu akan Terima Sertifikat

160
BERBAGI
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil. (ist)

PROBENGKULU.COM, Bengkulu – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil mengatakan bahwa pada tahun 2018 ini sebanyak 85.000 masyarakat Provinsi Bengkulu akan mendapatkan sertifikat kepemilikan atas tanah.

“Ada 85.000 yang kita terbikan untuk Bengkulu dari jumlah total tujuh juta sertifikat se-Indonesia,” kata Menteri Sofyan di Bengkulu, Jumat (26/10/2018) seperti dilansir Antarabengkulu.

Untuk target di 2019, menurut dia, pemerintah akan menerbitkan lebih banyak lagi dibandingkan 2018 ini, yakni sebanyak sembilan juta sertifikat.

“Tahun depan kemungkinan dua kali lipat juga untuk Provinsi Bengkulu,” tuturnya.

Pemerintah kata Menteri Sofyan, memang telah menargetkan seluruh lahan yang ada di Indonesia segera memiliki legalitas berupa sertifikasi.

Baik tanah masyarakat, pemerintah daerah, maupun tanah adat pada 2025 nanti sudah terdaftar jelas di Badan Pertanahan Nasional.

“Sehingga nanti sudah ketahuan nomor induk bidang dan NIK, dengan itu ke depannya tidak ada lagi konflik dan sengketa,” ucapnya.

Bagi masyarakat yang lahannya belum terdaftar, bisa langsung mengurus sertifikat kepemilikan mereka ke badan pertanahan setempat.

“Insya Allah bagi masyarakat yang belum ada sertifikat maka akan kita sertifikatkan,” ujar Menteri Sofyan.

Selain itu, Sofyan A Djalil menyebutkan sejumlah tanah milik Pelindo II Provinsi Bengkulu segera disertifikasikan untuk masyarakat.

“Ada tanah yang akan dilepaskan oleh Pelindo, setelah resmi dilepaskan, akan kita sertifikasi untuk diserahkan ke masyarakat,” kata dia.

Ada dua tahapan yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang pertama sertifikasi lahan yang telah dilepaskan, bagi masyarakat yang telah bermukim di sana maka akan langsung mendapatkan sertifikat.

Tahap ke dua yakni dengan merelokasi masyarakat yang bermukim di tanah milik Pelindo yang tidak dilepaskan, ke lahan kosong yang berada pada tanah yang akan dilepaskan ini.

“Pertama akan diidentifikasi dulu siapa yang tinggal di tanah itu dan berapa luas (yang ditempati masyarakat), dan nantinya tentu ada batasan maksimumnya (soal luas),” kata dia lagi.

Setelah identifikasi, maka lanjut Menteri Sofyan, akan diukur dan dibuatkan sertifikat hak kepemilikan tanah atas nama masyarakat.

“Sertifikasi akan klir pada proses tahap pertama, untuk tahap kedua yakni proses relokasi. Relokasi mungkin tahun selanjutnya, kita langsung datang ke sini tujuannya agar proses ini bisa clear semua,” ujarnya.

(adm/antara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.