PROBENGKULU – DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menekankan pentingnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan dalam forum penyusunan RKPD 2027 yang dipimpin Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno S.Pd., serta dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, dan unsur legislatif.
Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayat, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menilai dokumen RKPD harus menjadi pedoman strategis dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan daerah.
“RKPD ini harus menjadi instrumen yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Ichram.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan pembangunan Bengkulu Utara. Beberapa di antaranya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar, kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi pariwisata yang belum tergarap maksimal, serta pengembangan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan sektor perikanan.
Ichram menilai pembangunan infrastruktur dasar perlu menjadi prioritas utama, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti penyediaan air bersih, perumahan layak huni, serta peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Menurutnya, potensi wilayah pesisir Bengkulu Utara cukup besar sehingga penguatan ekonomi nelayan perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Program untuk nelayan harus terintegrasi, tidak hanya pembangunan sarana, tetapi juga pembinaan berkelanjutan, termasuk akses permodalan dan penguatan kelembagaan,” katanya.
Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah daerah mengusulkan lima program strategis dengan estimasi anggaran sekitar Rp96,5 miliar. Program tersebut antara lain pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta peningkatan kualitas bantuan rumah swadaya.
DPRD Bengkulu Utara, kata Ichram, mendukung berbagai program pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Namun demikian, pihaknya juga menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan akuntabel.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan dengan visi daerah Bengkulu Utara Maju, Hebat, Sejahtera, dan Bahagia Berkelanjutan (Mahabbah).
Selain itu, Ichram menilai forum konsultasi publik menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen RKPD.
“Partisipasi publik perlu dioptimalkan agar perencanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah menyebutkan dari lima program strategis yang diusulkan dalam RKPD 2027, sebagian telah terkonfirmasi sementara sisanya masih dalam tahap verifikasi.
DPRD Bengkulu Utara memastikan akan terus mengawal proses penyusunan hingga pelaksanaan RKPD 2027 agar pembangunan daerah berjalan sesuai prioritas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (adv)
