Bupati Gusril Pausi Teken Pakta Integritas, Tegaskan Komitmen Pemerintahan Kaur Bebas KKN

oleh -185 Dilihat
Bupati Gusril Pausi Teken Pakta Integritas, ASN Kaur Diingatkan Jauhi Praktik KKN

KAUR – Komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Kaur. Salah satu langkah nyata ditunjukkan Bupati Kaur, Gusril Pausi, S.Sos., MAP, melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pola Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Gusril Pausi menegaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk kesungguhan pemerintah daerah dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Ini merupakan bentuk nyata dalam menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, akuntabilitas serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah pemerintahan,” ujar Gusril.

Menurutnya, keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam kegiatan tersebut merupakan wujud dukungan terhadap upaya membangun kesamaan visi dan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

Melalui Pakta Integritas, seluruh unsur penyelenggara pemerintahan diharapkan semakin mengedepankan prinsip integritas, profesionalisme, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gusril menilai, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan fisik dan infrastruktur. Lebih dari itu, kualitas pemerintahan juga ditentukan oleh kemampuan menghadirkan pelayanan yang bersih, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Pakta Integritas adalah janji yang harus dibuktikan melalui tindakan, kejujuran yang harus dijaga dalam setiap keputusan, serta tanggung jawab yang harus diwujudkan dalam setiap pengabdian,” tegasnya.

Ia menambahkan, penandatanganan Pakta Integritas harus menjadi momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih baik di lingkungan pemerintahan. Nilai kejujuran, tanggung jawab, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap pelaksanaan tugas.

Karena itu, komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penandatanganan dokumen semata, tetapi benar-benar diterapkan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pejabat hingga aparatur sipil negara (ASN).

Bupati juga mengingatkan bahwa praktik KKN merupakan salah satu hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas. Penyalahgunaan jabatan, kewenangan, maupun tindakan yang merugikan keuangan negara harus dicegah melalui pengawasan dan komitmen bersama.

Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur diminta memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama untuk menjaga integritas dalam bekerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh penyelenggara pemerintahan bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada penyalahgunaan jabatan maupun kewenangan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tutup Gusril.

Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Kaur berharap tercipta lingkungan birokrasi yang semakin profesional, bersih, dan berintegritas. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan publik. (ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *