BENGKULU UTARA – Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Parmin, S.IP., menegaskan komitmen lembaganya untuk mengawal kebijakan dan pelaksanaan anggaran daerah agar berjalan sesuai ketentuan serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan disepakatinya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam rangkaian Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Utara yang digelar beberapa waktu lalu.
Bagi DPRD, kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan, sekaligus menjadi landasan untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun dapat dilaksanakan sesuai aturan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Parmin menyampaikan bahwa DPRD akan terus menjalankan peran dan fungsinya dalam mengawal kebijakan anggaran yang telah disepakati bersama pemerintah daerah. Pengawasan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program tetap berada pada jalur yang telah direncanakan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
Komitmen itu juga menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu perhatian dalam proses penganggaran. Dengan demikian, anggaran daerah diharapkan dapat mendukung program prioritas serta memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara.
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.AP., menjelaskan bahwa pembahasan hingga penandatanganan kesepakatan dilaksanakan secara maraton. Ia berharap anggaran tahun 2027 dan perubahan anggaran tahun 2026 benar-benar diarahkan pada program yang tepat sasaran dan menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Kita maraton, langsung penandatanganan kesepakatan tentang rancangan anggaran APBD tahun 2027. Kita berharap APBD yang kita sepakati pada hari ini, baik anggaran tahun 2027 maupun anggaran perubahan tahun 2026, mudah-mudahan betul-betul tepat sasaran dan menjadi skala prioritas pembangunan,” ujar Arie.
Selain menentukan prioritas pembangunan daerah, Bupati juga menekankan pentingnya menyelaraskan program pemerintah kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat. Sinkronisasi RPJMD dan RPJMN hingga 2029 dinilai perlu dilakukan agar program pembangunan daerah dapat berjalan searah dengan agenda nasional.
“Program pemerintah harus sinergi dengan program pusat. RPJMD dan RPJMN sampai tahun 2029 ini harus segera kita sinkronkan bersama, sehingga program pusat dan program APBD bisa berjalan searah,” jelasnya.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 2026 tersebut dihadiri Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, Ketua DPRD Parmin, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Melalui kesepakatan ini, DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menegaskan perannya dalam mengawal kebijakan anggaran bersama pemerintah daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran diharapkan dapat mendukung terciptanya tata kelola keuangan daerah yang tertib, terarah, dan sesuai dengan prioritas pembangunan serta kepentingan masyarakat. (ADV)






